Gagal Proteksi Santri dari Kekerasan, PC PMII Kota Mataram Kritik Kinerja Kemenag RI dalam Penataan Dirjen Pesantren
MATARAM – PC PMII Kota Mataram mengecam kelambanan Kementerian Agama RI dalam melakukan pengisian formasi Dirjen Pesantren serta jajaran di bawahnya. Menurut pandangan organisasi, keterlambatan ini merupakan cerminan pengabaian kementerian terhadap keselamatan santri, di mana setiap harinya risiko kekerasan di lingkungan pesantren kian nyata tanpa adanya fungsi audit kepatuhan yang dijalankan secara tegas oleh instansi berwenang.
Desakan ini disampaikan oleh Ketua PC PMII Kota Mataram, Lalu Rizky Hidayat, bersama Sekretaris PC PMII Kota Mataram, Muhammad Sapiin, di Mataram pada Minggu (7/6/2026). Langkah ini dipandang sebagai urgensi mutlak menyusul ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama.
“Kami meminta Kemenag RI tidak menjadikan alasan penyusunan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) serta kendala dalam penentuan pejabat pengisi sebagai dalih untuk memperlambat operasionalisasi Dirjen Pesantren,” ujar Lalu Rizky.
Menurut PC PMII Kota Mataram, penundaan tersebut tidak dapat dibenarkan mengingat eskalasi kasus kekerasan seksual dan penganiayaan fisik yang kian masif di lingkungan pondok pesantren wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan data investigatif, rentetan kasus kejahatan yang merenggut hak asasi anak ini memerlukan penanganan struktural yang cepat dan otoritatif dari instansi yang secara spesifik membidangi pesantren.
PC PMII Kota Mataram menegaskan bahwa kehadiran struktur Dirjen Pesantren yang definitif adalah prasyarat utama untuk memastikan fungsi pengawasan, audit kepatuhan, dan perlindungan santri berjalan efektif. Organisasi ini mendesak akan terus melakukan pengawalan ketat agar birokrasi kementerian tidak abai terhadap nyawa dan masa depan santri yang terus terancam oleh oknum-oknum di lingkungan pendidikan berbasis agama.